Bakal Pemimpin NTT Yang Muda Energic 90 % Sehat Dan Bebas Korupsi

Untuk mencegah dan memerangi korupsi memerlukan langkah-langkah yang komprehensif. K‎ata kuncinya adalah partisipasi rakyat untuk terlibat melawan korupsi. Selain itu kerjasama bahu membahu antar lembaga-lembaga penegak hukum dan sinergi antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Demikian disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam sambutan tertulis dibacakan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan di Sasana Budaya Ganesha, Kamis 10 Desember 2015 pada peringatan Hari Anti Korupsi Se-dunia.‎ "Kata kuncinya adalah keteladanan para pemimpin pemegang kekuasaan dari pusat sampai daerah untuk berdiri di depan membangun kepemimpinan yang bebas dari korupsi," ujar Presiden dalam sambutan tertulisnya.‎

Korupsi : Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

‎Di awal sambutan tertulisnya, Presiden mengingatkan bahwa melawan korupsi bukan hanya karena korupsi merugikan keuangan negara. "Tapi, kita memberantas korupsi karena korupsi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Korupsi  terbukti telah memiskinkan warga dunia," ucap Presiden.

‎Korupsi terbukti membawa ketidakadilan, ketimpangan dan keterbelakangan. Korupsi terbukti  telah menjauhkan bangsa bangsa di dunia dari kemakmuran bersama. "Itulah sebabnya, korupsi menjadi musuh bersama kita semua, musuh bersama warga dunia, serta musuh semua bangsa-bangsa," ucap Presiden.

Korupsi di manapun di dunia, termasuk di Indonesia, berkembang, berevolusi   sampai pada tahap dimana  korupsi itu dilakukan secara sistematis dan bahkan sudah berjejaring. K‎arena sudah masuk sampai  fase berjejaring, maka untuk melawan korupsi b‎agi Presiden hanya perlu keberanaian untuk menjalankan dua langkah. "Aksi pencegahan yang betul betul nyata serta tindakan penegakan hukum yang betul betul tegas," kata Presiden.‎

‎Bangun Sistem dan Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih‎

‎Tindakan pencegahan tidak kalah pentingnya dengan penegakan hukum. Presiden mengingatkan bahwa kita perlu membangun sistem dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, "‎Karena sistem yang baik itu akan efektif untuk mencegah peluang terjadinya  korupsi. Untuk itu, pemerintah lakukan langkah  percepatan reformasi birokrasi termasuk di dalamnya reformasi pelayanan publik dan perijinan," ujar Presiden.

‎Mekanisme kerja birokrasi harus diarahàkan ke pemerintahan elektronik atau E Government mulai dari  cash flow management system, pajak online, e-budgetting, e-purchasing system, E-catalog pemanfaatan whistleblowing system serta banyak lagi yang lain. "Banyak pekerjaan dalam birokrasi yang bisa dilakukan jauh lebih efisien dengan menggunakan teknologi birokrasi," ujar Presiden.

‎Presiden menggarisbawahi bahwa kata kuncinya adalah membangun  e-government untuk meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat transparansi dan  akuntabilitas.‎

Bersatu Melawan Korupsi‎

Sumber : Kantor Staf Presiden RI